8 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya biaya pupuk masih menjadi salah satu batu sandungan utama dalam upaya mendorong swasembada pangan di Papua. Ongkos logistik menyedot lebih dari sepertiga total biaya pertanian. Tanpa pembenahan struktur biaya di hulu, peningkatan produksi dinilai belum tentu berujung pada kemandirian pangan.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau Billy Mambrasa menilai persoalan pertanian Papua tidak semata terletak pada luas lahan atau potensi sumber daya alam, melainkan pada mahalnya biaya input. “Biaya pengiriman pupuk selama ini lebih dari sepertiga dari biaya pertanian,” kata Billy kepada Republika, Sabtu (17/1/2026).
“Jadi bayangkan ketika terjadi hilirisasi pupuk, maka biaya logistiknya akan lebih murah,” lanjutnya.
Namun, Billy menegaskan persoalan pupuk tidak bisa dilihat sebagai isu tunggal. Tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem distribusi, logistik, dan tata kelola pertanian, penurunan biaya input belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan petani atau mempercepat swasembada pangan.
Menurut dia, mahalnya pupuk membuat produktivitas sulit naik dan harga pangan menjadi tidak kompetitif. Akses pupuk yang jauh dan mahal juga memperbesar ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam agenda kemandirian pangan.
Billy menilai rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat dapat menjadi salah satu opsi kebijakan. Namun, rencana tersebut tetap perlu dikaji secara hati-hati agar benar-benar menjawab kebutuhan petani dan tidak berhenti sebagai proyek industri semata.
Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian masih menjadi penopang penting ketahanan pangan nasional. Sepanjang Januari–November 2025, ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 24,63 persen, tertinggi dibanding sektor lainnya, menunjukkan kapasitas produksi yang terus meningkat.
BPS juga mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 7,66 persen secara tahunan pada Desember 2025, tertinggi dibanding sektor lain. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas produksi pangan di tingkat hulu yang menguat, sekaligus tekanan biaya yang masih dirasakan pelaku usaha dan petani.
Billy menilai tanpa pembenahan biaya produksi dan distribusi, peningkatan produksi pangan berisiko tidak merata dampaknya. “Hilirisasi di Papua ini belum maksimal, dan itu yang terus saya coba fasilitasi,” ujarnya.
Ia menekankan swasembada pangan di Papua membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh, mulai dari efisiensi logistik, akses input yang terjangkau, hingga penguatan peran negara di sektor pertanian. “Kalau biayanya turun, otomatis harga komoditasnya kompetitif. Dan, yang kedua, produktivitasnya pasti meningkat, karena akses pupuk lebih dekat,” kata Billy.
