2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengakui kualitas pelayanan PT Pertamina (Persero) di lapangan perlu ditingkatkan. Hal ini penting, sebab Pertamina merupakan representasi negara.
BUMN tersebut juga mendapat sorotan terkait isu menipisnya stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. Pemerintah memastikan sejak awal kuota impor BBM untuk swasta justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Namun, sebelum akhir tahun kuota tersebut sudah nyaris habis, yang mengindikasikan jumlah pelanggan bertambah.
Menurut Bahlil, kondisi ini menjadi catatan bagi Pertamina. "Saya sudah meminta kepada Pak Simon agar memperbaiki kualitas pelayanannya, supaya Pertamina betul-betul bisa kompetitif dengan swasta yang lain," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Kementerian ESDM baru saja memfasilitasi pertemuan PT Pertamina (Persero) dan swasta. Kedua pihak menyepakati skema pengaturan impor BBM. Langkah ini dilakukan guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan sekaligus mengatur pemenuhan kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat.
Usai memimpin rapat, Bahlil memastikan stok BBM di Indonesia aman untuk 18 hingga 21 hari ke depan. Dari rapat itu juga disepakati kolaborasi antara Badan Usaha (BU) SPBU swasta dengan Pertamina untuk melakukan impor BBM berbentuk base fuel (bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif).
"Mereka setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur. Jadi produknya nanti dicampur di masing-masing tangki SPBU. Ini juga sudah disetujui, ini solusi," ujarnya.
Terkait kualitas BBM, disepakati pula adanya survei bersama (joint survey) sebelum pengiriman BBM. Mengenai harga beli BBM, pemerintah meminta agar dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bahlil juga mendorong agar dalam tujuh hari ke depan, BBM impor sudah tiba di Indonesia dan siap diedarkan ke masyarakat.
"Kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan. Habis ini dilanjutkan dengan rapat teknis stoknya. Insya Allah paling lambat tujuh hari barang sudah bisa masuk ke Indonesia," jelas Bahlil.
Adapun pengaturan impor BBM merupakan jalan tengah untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional dengan mengurangi tekanan defisit akibat impor migas, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri tetap aman. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada menteri atau kepala lembaga sebagai pembina sektor untuk menetapkan rencana kebutuhan komoditas.
Kementerian ESDM menegaskan tidak pernah menutup kegiatan impor BBM. Hal ini tercermin dari tren pangsa pasar BBM nonsubsidi di SPBU swasta yang terus meningkat, yakni naik 11 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 15 persen hingga Juli 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan impor tetap berjalan seiring bertambahnya permintaan dan outlet SPBU swasta. Pengaturan impor BBM dimaksudkan untuk mengendalikan porsinya agar sejalan dengan kondisi perdagangan nasional dan menjaga cadangan strategis nasional.
Pemerintah juga menekankan aturan ini bersifat fleksibel. Perubahan pengaturan impor BBM dapat dilakukan bila diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri, kebutuhan konsumsi nasional, kelancaran distribusi, serta kondisi keuangan negara. Pemerintah akan terus memfasilitasi kerja sama business to business (B2B) antara PT Pertamina (Persero) dan BU pemilik SPBU swasta, sehingga kebutuhan BBM nonsubsidi tetap terjamin.
Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.
Bahlil kembali menegaskan tidak ada istilah satu pintu. Pasalnya, sejak awal setiap badan usaha, termasuk swasta, diberi kuota impor sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya, memang ada kekurangan sehingga menjelang 31 Desember kuota SPBU swasta menipis. Itu yang kini dicarikan solusinya.
