4 hours ago
2
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Australia pada Kamis (16/4/2026), merilis Strategi Pertahanan Nasional dan Program Investasi Terpadu 2026. Dalam laporan yang dikemas dalam buku tersebut, mereka menetapkan rencana yang jelas untuk menanggapi keadaan strategis Australia dan menjaga keamanan warga Australia.
Dokumen Strategi Pertahanan Nasional dan Program Investasi Terpadu 2026 tersebut menguraikan bagaimana pertahanan akan mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memberikan kemampuan yang dibutuhkan dalam lingkungan strategis yang semakin berbahaya dan tidak dapat diprediksi.
Yang menarik, ketika laporan membahas tentang posisi Asia Tenggara, Australia secara khusus menyebut Indonesia. Australia memandang Indonesia sebagai rekan strategis yang penting untuk digandeng.
"Indonesia adalah mitra penting dan abadi, Australia akan terus berinvestasi dalam kemitraan pertahanan bilateral kita, membangun di atas Perjanjian Keamanan Bersama Australia-Indonesia (Perjanjian Jakarta) yang bersejarah dan bekerja sama dalam mendukung keamanan regional," begitu isi laporan.
Dalam laporan tersebut, memuat Program Investasi Terpadu 2026 yang mencakup tambahan 14 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 171 triliun selama empat tahun ke depan dan 53 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 650 triliun selama dekade ini.
Dikutip dari Ocean News, pengeluaran pertahanan Australia akan meningkat menjadi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2033 yang menjadi angka standar NATO. Peningkatan investasi pertahanan yang memecahkan rekor di bawah pemerintah Anthony Albanese. Hal itu bertepatan dengan reformasi besar, termasuk pembentukan Badan Pelaksana Pertahanan dan tanggapan pemerintah terhadap audit aset.
Langkah itu untuk memastikan setiap dolar investasi difokuskan pada nilai uang dan kecepatan yang lebih besar dalam mencapai kemampuan. Investasi pertahanan tidak hanya memperoleh dan mempertahankan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan warga Australia.
