Armageddon di Ruang Oval Gedung Putih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam politik Amerika Serikat, agama memang lama hadir di ruang publik. Karena itu, pemandangan pendeta mendoakan presiden di Gedung Putih mungkin tidak selalu dianggap luar biasa. 

Namun, ketika simbol dan ritual keagamaan itu tampak semakin dekat dengan pusat keputusan strategis—bahkan menjangkau institusi pertahanan—muncul pertanyaan yang layak direnungkan: sampai di mana keyakinan keagamaan ikut memberi warna pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Pertanyaan itu relevan terutama bila dikaitkan dengan pengaruh sebagian kelompok evangelical dan Christian Zionist dalam politik Amerika. Dalam kajian yang banyak dirujuk, John J Mearsheimer dan Stephen M Walt menunjukkan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tidak hanya bertumpu pada pertimbangan strategis, tetapi juga ditopang oleh konfigurasi politik domestik yang kuat, termasuk kelompok-kelompok Kristen yang memandang Israel melalui lensa teologis dan eskatologis (Mearsheimer and Walt, 2006). Dengan kata lain, bagi sebagian kalangan, Israel bukan hanya sekutu politik, tetapi juga bagian dari horizon keyakinan keagamaan.

Di sinilah istilah Armageddon kerap muncul. Secara singkat, Armageddon dipahami dalam sebagian tradisi Kristen sebagai perang besar pada akhir zaman antara kekuatan baik dan jahat sebelum datangnya penghakiman terakhir. 

Dalam tafsir Christian Zionism yang lebih apokaliptik, konflik di Tanah Suci kadang dipandang bukan sekadar konflik politik, melainkan bagian dari rangkaian nubuat akhir zaman (Clark, 2007; Al Jazeera, 2024). Karena itu, dukungan terhadap Israel bagi sebagian kelompok memperoleh bobot yang tidak hanya politik, tetapi juga religius.

Tentu, tidak semua kaum evangelical berpikir demikian. Generalisasi akan menyesatkan. Namun, juga sulit menutup mata bahwa corak pemikiran semacam itu memang ada dan memiliki resonansi politik. Reuters melaporkan bahwa pada 21 Mei 2025 Menteri Pertahanan Pete Hegseth memimpin Christian prayer service di Pentagon, sesuatu yang dipandang tidak lazim bagi seorang kepala Pentagon yang sedang menjabat. 

Reuters juga menayangkan video para pendeta yang mendoakan Presiden AS di Oval Office pada 5 Maret 2026. Peristiwa-peristiwa ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika digerakkan sepenuhnya oleh agenda keagamaan. Namun, ia menunjukkan bahwa bahasa, simbol, dan ritual religius kini tampil semakin dekat dengan pusat kekuasaan negara.  

Kekhawatiran menjadi lebih besar ketika imajinasi akhir zaman itu dikaitkan dengan Yerusalem, khususnya kompleks Al-Aqsa/Haram al-Sharif. Di banyak opini dan media Timur Tengah, ada kecemasan bahwa gangguan terhadap status kawasan suci itu dapat dibaca sebagai bagian dari agenda religius-ekstrem yang ingin mendorong konflik besar. Kekhawatiran ini tidak lahir di ruang hampa. 

Bagi dunia Arab dan Muslim, Al-Aqsa bukan sekadar situs keagamaan, tetapi juga simbol martabat, sejarah, dan identitas kolektif. Karena itu, setiap provokasi di sana mudah memicu ledakan emosi lintas negara.

Di titik inilah kritik perlu diajukan. Pertama, dari sudut demokrasi dan rasionalitas publik, kebijakan negara tidak boleh bertumpu pada tafsir keagamaan yang hanya diyakini satu kelompok. Negara modern harus berdiri di atas alasan yang dapat diperdebatkan secara terbuka: hukum internasional, keamanan, stabilitas kawasan, perlindungan warga sipil, dan kepentingan publik. Tafsir apokaliptik, betapapun bermakna bagi pemeluknya, tidak dapat dijadikan dasar legitimasi keputusan perang dan damai.

Kedua, dari sudut strategis, pencampuran bahasa keagamaan dan kebijakan luar negeri berisiko menyempitkan ruang diplomasi. Bila konflik dibingkai sebagai pertarungan kosmik antara kebaikan dan kejahatan, kompromi akan mudah dicurigai sebagai kelemahan. Padahal diplomasi justru menuntut kejernihan membaca realitas, kemampuan menahan diri, dan kesediaan mencari jalan keluar politik. Dari perspektif ini, kritik Mearsheimer dan Walt tetap relevan: kebijakan luar negeri yang terlalu didorong oleh koalisi ideologis dan emosional dapat menjauh dari penilaian strategis yang tenang (Mearsheimer and Walt, 2006).

Ketiga, dari sudut etika, bahasa Armageddon itu problematis karena mudah mengaburkan penderitaan manusia yang nyata. Warga sipil, anak-anak, pengungsi, rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit yang hancur bisa tereduksi menjadi bagian dari “drama besar” yang dianggap suci. Kritik dari media Timur Tengah pada dasarnya bergerak ke arah itu: ketika konflik dipindahkan dari ranah politik yang masih bisa dinegosiasikan ke ranah teologis yang absolut, jalan damai makin menyempit, sementara kekerasan lebih mudah dibenarkan.

Yang juga patut disayangkan, gema bahasa semacam ini mulai terasa pula di media sosial tanah air. Sudah muncul unggahan yang menyebut-nyebut simbol “perang salib”, membahas Armageddon secara serampangan, lalu menyebarkannya dengan nada yang lebih membakar emosi ketimbang menjernihkan pokok persoalan. 

Alih-alih membantu publik memahami akar konflik, cara seperti itu justru berisiko membangkitkan sentimen keagamaan, memancing kemarahan identitas, dan menjauhkan perhatian dari isu yang sesungguhnya: keselamatan warga sipil, perlindungan tempat-tempat suci, penghormatan terhadap hukum internasional, dan pentingnya penyelesaian politik. Dalam situasi yang sudah panas, yang dibutuhkan publik bukan dramatisasi, melainkan penjelasan yang tenang, jernih, dan bertanggung jawab.

Karena itu, dunia perlu berhati-hati agar tidak ikut terjebak dalam diksi Armageddon yang sensasional, tetapi miskin jalan keluar. Konflik di Timur Tengah bukan panggung teater akhir zaman. Ia adalah persoalan nyata: pendudukan, keamanan kawasan, martabat manusia, penghormatan terhadap tempat-tempat suci, dan masa depan perdamaian. Bagi negara seperti Indonesia, tantangannya adalah menjaga agar percakapan publik tetap berpijak pada bahasa yang waras: perlindungan Al-Aqsa dan semua situs suci, penolakan terhadap provokasi, keselamatan warga sipil, dan penyelesaian politik yang adil.

Pada akhirnya, bahaya “Armageddon di Ruang Oval” bukan terletak pada doa itu sendiri, melainkan pada kemungkinan bahwa simbol dan imajinasi keagamaan dipakai untuk memberi aura suci pada kebijakan kekuasaan. Jika itu dibiarkan, perang akan makin mudah dibayangkan sebagai panggilan moral, padahal ia selalu berarti penderitaan manusia yang nyata.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.