2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Pada sebuah konferensi di London musim semi ini, seorang mantan komandan sayap Angkatan Udara Kerajaan Inggris berdiri di hadapan peserta dan mengucapkan empat kata yang terdengar ganjil di tengah suasana tenang, “Kita sedang berperang.”
Tidak ada bom yang jatuh, tidak ada sirene yang meraung. Namun, bagi Calvin Bailey, yang pernah memimpin misi evakuasi RAF dari Kabul, perang kini tidak lagi hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Penjelasannya tentang ancaman modern membuat ruangan terdiam, seolah menegaskan bahwa konflik telah berubah bentuk.
Di saat yang hampir bersamaan, di Hamburg, seorang politisi Partai Hijau Jerman menyuarakan gagasan yang sebelumnya sulit dibayangkan, pemberlakuan wajib militer bagi seluruh warga, tanpa membedakan gender. Sementara itu, di Moskow, seorang kolumnis media pemerintah Rusia mengurai pandangan yang berbeda, bahwa harapan Barat terhadap perubahan Rusia pasca-Putin adalah ilusi yang berisiko menyesatkan.
Tiga suara dari tiga ruang yang berbeda itu membentuk satu gambaran yang semakin sulit diabaikan, Eropa sedang memasuki fase baru yang tidak lagi dapat dijelaskan dengan kerangka keamanan lama.
Perang yang Tak Terlihat
Sejumlah analis di Barat mulai melihat konflik dalam spektrum yang lebih luas. Kolumnis The Guardian, Gaby Hinsliff, misalnya, menggambarkan bahwa Inggris, dan secara lebih luas Eropa, telah menghadapi bentuk tekanan yang menyerupai perang, meski tanpa konfrontasi militer terbuka.
Mengacu pada kerangka analisis yang dikemukakan Bailey, serangan terhadap sebuah negara kini dapat terjadi melalui berbagai front, mulai dari kepemimpinan politik, infrastruktur penting, hingga ruang informasi publik. Dalam konteks ini, disinformasi, serangan siber, serta gangguan terhadap rantai pasok energi menjadi bagian dari dinamika yang kian intens.
Pendekatan ini menyoroti perubahan mendasar dalam cara konflik berlangsung. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk fisik, melainkan melalui celah struktural yang ada dalam masyarakat modern. Dalam kondisi seperti ini, kesiapan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga ketahanan sistem sipil secara keseluruhan.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai kesiapan tersebut masih belum merata. Diskursus mengenai ketahanan infrastruktur, keamanan siber, hingga kesiapan layanan publik dalam menghadapi krisis skala besar masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak negara Eropa.
