3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Langkah aktif Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang sempat mangkrak enam tahun mendapat apresiasi dari pengamat ekonomi Abdul Rahman Farisi.
Abdul Rahman menjelaskan Proyek Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, amat penting untuk menopang program hilirisasi migas nasional.
"Dengan nilai investasi mencapai USD 4 miliar atau sekitar Rp65 triliun, proyek ini menjadi investasi petrokimia terbesar di Asean," ujarnya Sabtu (8/11).
Abdul Rahman Farisi yang juga Sekretaris Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar menyebut keberhasilan tersebut sebagai bukti nyata kepemimpinan yang melayani dan berani mengambil keputusan.
“Suatu kepemimpinan yang efektif dalam memadukan kepentingan negara dan dunia bisnis,” tambahnya.
Menurut Abdul Rahman, proyek LCI sempat terhenti akibat persoalan lahan dan perizinan yang berlarut-larut, meski sudah melibatkan aparat penegak hukum. Namun, Menteri Bahlil tetap turun tangan secara langsung.
Ia menilai tindakan Bahlil mencerminkan semangat seorang pemimpin yang tidak hanya memberi arahan dari balik meja, tetapi hadir langsung di lapangan.
“Menteri Bahlil sampai sepuluh kali bolak-balik ke Korea demi memastikan proyek ini jalan. Langkah tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan untuk mencari solusi di tengah kebuntuan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” lanjutnya.
Dalam peresmian pabrik yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 November 2025, Bahlil menyampaikan bahwa penyelesaian proyek dilakukan melalui pendekatan dialog dan koordinasi lintas lembaga.
“Kita selesaikan dengan duduk bersama, bukan saling menyalahkan,” ujar Bahlil. Dukungan dari Polri dan Kejaksaan Agung disebut sebagai faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian proyek tersebut.
Abdul Rahman menilai gaya kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan Indonesia dalam mempercepat hilirisasi dan pembangunan ekonomi.
“Ketika itu menyangkut kepentingan bisnis yang memiliki dampak dalam mendorong kemajuan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian, maka Menteri Bahlil sangat proaktif dalam melayani kepentingan dunia usaha,” ujarnya.
Namun, Abdul Rahman menegaskan bahwa Bahlil juga berani menarik garis tegas ketika kepentingan bisnis berpotensi mengganggu kemandirian energi nasional.
“Seperti dalam kasus penambahan kuota impor BBM untuk SPBU swasta, Menteri Bahlil memilih untuk menghentikannya demi menjaga visi Asta Cita Presiden Prabowo,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Rahman menyampaikan bahwa Indonesia ke depan membutuhkan gaya kepemimpinan politik yang mampu memadukan kepentingan negara dan dunia bisnis.
"Tahu kapan harus melayani dan kapan harus mengatakan stop," ujarnya.
