5 hours ago
2
Solo, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut uang Pemerintah Daerah (Pemda) banyak tersimpan di bank.
Bima tak menampik pernyataan Purbaya tersebut. Ia mengakui serapan anggaran Pemerintah Daerah hingga pada September 2025 lebih rendah dibanding tahun lalu di periode yang sama.
"Angka menunjukkan bahwa belanja daerah tahun ini saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen dibanding tahun lalu," kata Bima usai menemui Wali Kota Solo, Respati Ardi, Selasa (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu yakin Pemda tidak bermaksud menunda serapan anggaran tersebut.
"Ya, saya yakin kepala-kepala daerah itu tidak dengan sengaja sebetulnya, tetapi banyak faktor yang membuat uang itu tidak berputar," kata dia.
Ia pun meminta Pemerintah Daerah mencari penyebab rendahnya serapan anggaran di daerah agar dana tersebut bisa segera dibelanjakan.
"Satu-satu ditelusuri. Nah, kepala daerah, kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), kemudian BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), ini semua melihat ya mana nih (yang menjadi kendala)," kata dia.
Rendahnya serapan anggaran Pemda, kata Bima, disebabkan banyak faktor.
"Ada yang tinggal menunggu realisasi, bisa (karena) gagal lelang, gagal dalam perencanaan, dan lain-lain," kata dia.
Menurutnya, Pemerintah Pusat tidak mematok target muluk untuk pemerintah daerah terkait serapan anggaran. Pemda hanya dituntut agar serapan anggaran di daerah tahun ini tidak lebih rendah dibanding tahun lalu.
Ia pun mewanti-wanti akan ada konsekuensi bagi Pemda yang tidak mencapai target tersebut.
"Ya, pasti ada catatan-catatan nanti ya. Artinya kalau serapannya enggak maksimal, bagaimana mungkin akan diberikan dana insentif fiskal? Bagaimana mungkin kemudian ada bantuan-bantuan pemerintah?" kata dia.
Sebelumnya, Purbaya mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.
Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.
"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
(syd/dal)
