3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, keberatan dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah tersebut.
Perwakilan Wali Murid SDIT Al Izzah Kota Serang, Baim Aji, menegaskan bahwa para wali murid keberatan jika MBG itu tetap dibagikan kepada siswa SDIT Al Izzah.
Menurutnya, masih banyak anak sekolah lain di Kota Serang yang lebih membutuhkan program tersebut dibandingkan siswa SDIT Al Izzah yang orang tuanya sudah mampu membiayai kebutuhan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," kata Baim usai audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Senin (29/9).
Selain itu, mereka juga menolak keberadaan dapur dan distribusi MBG di dalam area yayasan tersebut karena dinilai terlalu beresiko akibat aktivitas kendaraan yang keluar masuk ke lingkungan sekolah.
"Risikonya, anak-anak harus keluar area sekolah karena kantin dan fasilitas jadi makin sempit. Lalu lalang kendaraan juga menambah resiko kecelakaan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, ada juga potensi masalah sampah dan keamanan," ujarnya.
Hasil dari audiensi tersebut, kata Baim, akan dimusyawarahkan kembali secara internal. Namun, ia menegaskan posisi wali murid tetap pada pendiriannya.
"Hasilnya akan dimusyawarahkan kembali, dan kami tetap akan menolak adanya MBG di sekolah," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengaku telah memfasilitasi audiensi yang dihadiri langsung oleh Kapolres, Dandim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami menerima aduan dari para wali murid SDIT Al Izzah. Kami hadirkan semua pihak agar mendengarkan langsung dan tidak ada salah paham," katanya.
Budi memahami aspirasi wali murid SDIT Al Izzah yang mayoritas berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki sistem katering sendiri sejak awal.
"Kalau SDIT ini kan kelihatannya dari kalangan keluarga mampu, maka dari itu mereka ingin anak-anak makan sesuai dengan katering yang diterima di awal sekolah, jauh sebelum ada MBG," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Ahmad Nuri menegaskan akan mengawasi secara ketat pemenuhan gizi dalam program MBG dan mempersilakan para siswa untuk menolak makanan yang dianggap tidak layak konsumsi.
"Kalau memang ada makanan yang basi dan tidak layak, para siswa diperbolehkan untuk menolak. Jangankan basi, menurut siswa tidak layak silahkan tolak," kata Ahmad Nuri.
Nuri merespons isu mengenai adanya potensi pemberian makanan kering dalam program tersebut. Menurutnya, saat ini program MBG yang diberikan berupa nasi, lauk pauk, dan buah-buahan.
"Kalau memang ada akan kami tegur, karena memang program ini harus sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), yakni peruntukannya adalah makanan yang di dalamnya ada lauk pauk dengan gizi yang sudah dihitung," ujarnya.
Lebih lanjut, Nuri menekankan pentingnya kelayakan dan higienitas penyedia makanan melalui Sertifikat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menyebutkan bahwa pengujian sertifikasi ini memerlukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk aspek kesehatan dan higienitas, serta dengan Kementerian Agama untuk sertifikasi halal.
"Kita dari dinas pendidikan akan memastikan semua itu harus diterapkan," katanya.
Nuri mencontohkan praktik baik yang sudah berjalan seperti di SD Negeri 2 Kota Serang. Di sekolah tersebut, kepala sekolah secara aktif memantau langsung ke dapur penyedia, memastikan waktu tempuh pengantaran, proses memasak, hingga melakukan uji kelayakan dan menyediakan sampel untuk dicicipi oleh guru atau ahli gizi.
Nuri mendorong siswa agar tidak takut melapor kepada guru atau langsung ke dinas pendidikan jika menemukan makanan yang tidak layak, misalnya tidak dilengkapi lauk seperti ikan atau telur.
"Silahkan tolak, tidak usah takut, sampaikan kepada guru dan dinas pendidikan," ujarnya.
(fra/antara/fra)
