2 weeks ago
14
Petugas pemadam kebakaran Iran bekerja di sebuah bangunan tempat tinggal yang rusak di Teheran selatan, Iran, 27 Maret 2026. Operasi militer gabungan Israel dan AS terus menargetkan beberapa lokasi di Iran sejak dini hari tanggal 28 Februari 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memasuki fase yang semakin kompleks. Di satu sisi, Amerika Serikat dan Israel mengklaim keberhasilan signifikan dalam kampanye militer terhadap Iran. Namun di sisi lain, sejumlah pakar dan pejabat Barat menilai bahwa struktur kekuasaan Teheran tetap bertahan, bahkan menunjukkan kemampuan adaptasi di tengah tekanan ekstrem.
Washington dan Tel Aviv menyatakan telah menargetkan dan menewaskan sejumlah tokoh kunci Iran sejak operasi militer dimulai pada 28 Februari. Nama-nama penting dalam struktur kekuasaan, termasuk figur-figur strategis di bidang militer, intelijen, dan politik, disebut telah tersingkir. Narasi ini kemudian dipertegas oleh Presiden Donald Trump yang menyebut operasi tersebut sebagai “kemenangan cepat dan menentukan.”
Namun, pembacaan para analis justru bergerak ke arah berbeda. Mereka melihat bahwa meskipun terjadi kehilangan signifikan di tingkat elite, rezim Iran tidak menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Pergantian kepemimpinan justru diisi oleh figur-figur dengan garis ideologis yang sama, bahkan berpotensi lebih keras dibanding pendahulunya, sebagaimana diberitakan RT.
Peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, Karim Sadjadpour, menilai bahwa para pemimpin baru Iran tetap berpegang pada prinsip revolusi 1979. Dalam situasi legitimasi yang tergerus, mereka justru diperkirakan akan memerintah dengan pendekatan yang lebih represif. Dalam kerangka ini, konflik dengan Amerika Serikat tidak dilihat sebagai ancaman utama, melainkan justru sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan internal.
Pandangan serupa disampaikan analis Siamak Namazi, yang menekankan bahwa dinamika pengambilan keputusan di Iran kini semakin sulit dipetakan. Eliminasi sejumlah pengambil keputusan justru menciptakan ketidakpastian baru: siapa yang benar-benar memegang kendali dari waktu ke waktu.
Di tengah situasi tersebut, satu institusi disebut tetap solid: Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Para ahli menilai IRGC tidak hanya mempertahankan kendali, tetapi juga berpotensi semakin dominan, baik secara politik maupun ekonomi. Dalam banyak hal, konflik justru memperkuat posisi lembaga ini sebagai pusat kekuasaan de facto di Iran.
Penilaian intelijen Amerika Serikat memperkuat gambaran ambivalen ini. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard menyatakan bahwa rezim Iran memang mengalami penurunan kapasitas akibat serangan militer, namun tetap utuh sebagai struktur kekuasaan. Artinya, pukulan yang diberikan belum cukup untuk meruntuhkan fondasi negara tersebut.
sumber : Antara
