REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU — Pemerintah menjadikan program Sekolah Rakyat sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu dengan pendidikan sebagai pintu masuk utama. Program ini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga keluarga agar dampaknya berkelanjutan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal itu usai meninjau persiapan peresmian Sekolah Rakyat rintisan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ahad (11/1/2026).
Mensos mengatakan Sekolah Rakyat dirancang melibatkan orang tua sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. “Besok yang diundang itu bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua siswa. Karena Sekolah Rakyat adalah bagian dari pengentasan kemiskinan,” kata Saifullah.
Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Menurut Saifullah, pendekatan program ini mengintegrasikan pendidikan anak dengan pemberdayaan keluarga. “Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan. Anaknya lulus, orang tuanya naik kelas. Pendekatannya memang pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Skema tersebut diharapkan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat menjadi episentrum sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Program Tiga Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, PBI-JKN, hingga bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Pendekatan lintas program ini ditujukan untuk menutup berbagai celah kerentanan sosial-ekonomi.
Urgensi program ini menguat seiring data kemiskinan nasional. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo sebelumnya menyebut 8,57 persen atau sekitar 24 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan 1,13 persen atau sekitar 3,17 juta tergolong miskin ekstrem.
Data tersebut menjadi dasar penguatan intervensi terpadu melalui Sekolah Rakyat. “Rumah dari siswa nanti akan dibantu, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bantuan sosial sesuai periode tertentu, dapat makan bergizi dan cek kesehatan,” kata Saifullah.
Melalui program ini, pemerintah menyiapkan anak-anak keluarga tidak mampu agar memiliki kapasitas dan daya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga 2025 telah dibangun 166 titik Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas sekitar 16.000 siswa. Program ini didukung 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Peresmian ratusan Sekolah Rakyat rintisan dijadwalkan berlangsung Senin, 12 Januari 2026, terpusat di Banjarbaru dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih.
sumber : Antara

9 hours ago
1














































