Realisme Politik Trump Ancam Keamanan Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sebulan memblokade disertai serangan terhadap kapal-kapal Venezuela yang diklaim mengangkut narkoba ke AS, pada 3 Januari AS menyerang ibu kota Caracas dan menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dari ranjang.

Presiden Donald Trump menyatakan AS akan mengelola Venezuela sampai pemerintahan baru terbentuk, yang sesuai dengan kepentingan AS. Kepentingan AS adalah minyak menyimpan Cadangan terbesar di dunia. Hasil penjualan minyak akan dibagi dua: untuk Venezuela dan AS.

Tindakan Trump jelas melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta melanggar UU AS tentang Perang yang butuh persetujuan Kongres. Trump juga mengancam akan merampas Greenland dari Denmark, menyerang Kolombia dan Meksiko. Ini wajah imperialisme yang vulgar. 

Beberapa hari sebelumnya, merespons demonstrasi di Iran akibat lilitan ekonomi, Trump mengancam akan menyerang rezim mullah itu bila aparatnya melakukan represi terhadap demonstran.

Pada 29 Desember, saat bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu di resor Mar-a-Lago di California, Trump menegaskan akan membiarkan Israel melanjutkan perang di Gaza bila Hamas menolak dilucuti sambil menolak tuduhan badan-badan PBB yang relevan bahwa Israel melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketegangan juga muncul di Asia-Pasifik menyusul AS memberi bantuan persenjataan senilai 11,1 miliar dolar AS, terbesar sepanjang sejarah, kepada pemerintah Taiwan di bawah Presiden Lai Ching-te yang pro-kemerdekaan. China bereaksi keras dengan mengerahkan seluruh matranya di sekitar Taiwan untuk mencegahnya memproklamirkan kemerdekaan.

Setelah AS menginvasi Venezuela, bukan tidak mungkin China melakukan hal serupa terhadap Taiwan. Alhasil, realisme politik Trump telah mengeskalasi krisis di Amerika Latin, Timur Tengah, Eropa, dan Asia-Pasifik. Juga memberi insentif kepada Rusia terkait penyelesaian perang Ukraina.

Strategi AS 

Peristiwa-peristiwa di atas, serta kebijakan tarif AS, tak bisa dilepaskan dari mimpi Trump menjadikan AS berjaya kembali. Pada 5 Desember 2025 Gedung Putih merilis dokumen Strategi Keamanan Nasional AS. Intinya, kebijakan luar negeri AS akan fokus pada pengamanan Benua Amerika sebagai lingkungan pengaruhnya sebagaimana Monroe Doctrine.

Tapi tetap berkomitmen melindungi Israel dan menciptakan stabilitas kawasan melalui Abraham Accord setelah rezim Iran dijatuhkan. Kebijakan AS juga berfokus menghadapi China di Asia-Pasifik.

Salah satunya, memperkuat pertahanan Taiwan. Dalam konteks ini pula kita memahami mengapa Trump mendukung Israel tanpa reserve dan mengakomodasi aspirasi keamanan Rusia dengan mengorbankan kepentingan keamanan Eropa dan teritori Ukraina.

AS hendak menjauhi Rusia dari China. Bila tujuan menduduki Greenland adalah menguasai minyak dan tambang tanah jarang, persahabatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin akan memungkinkan kerja sama AS-Rusia di Arktik yang kaya SDA. Rusia tak punya teknologi dan SDM yang ditawarkan AS.

Di luar itu, dari sisi geopolitik, menduduki Greenland dan berbagi Arktik dengan Rusia akan menghambat peningkatan kerja sama Rusia-China dan lalu-lintas kapal-kapal China yang lalu-lalang di Samudera Atlantik dan Laut Arktik. Walakin, Putin tak hanya mengincar wilayah timur Ukraina, melainkan juga melengserkan Presiden Volodymyr Zelenskyy.

Ini terlihat dari pernyataannya bahwa Zelenskyy tak punya legitimasi karena masa jabatannya telah selesai dan menolak proposal perdamaian AS yang sudah disesuaikan dengan masukan Zelenskyy. Realisme politik Trump membawanya pada pengabaian terhadap tatanan internasional.

Berbeda dengan liberalisme politik dalam hubungan internasional yang  menekankan kerja sama, institusi internasional, dan nilai-nilai bersama, realisme politik memandang dunia sebagai arena kompetitif dan konfliktual, di mana negara bertindak rasional demi kepentingan nasional dan kekuatan untuk survival dalam sistem yang anarkis.

Kaum realis berfokus pada keamanan dan kekuatan, skeptis terhadap kerja sama, dan mengedepankan prinsip self-help karena tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya di panggung dunia. Maka dalam kompetisi dengan China, Trump menggunakan semua kekuatan AS – ekonomi, teknologi, politik, dan militer – untuk menekannya.

Tapi AS tak punya kekuatan cukup untuk membendung kompetitornya itu yang telah menguasai teknologi canggih serta kekuatan militer yang kompetitif. AS adalah imperlialis yang mulai uzur yang, sesuai dengan falsafah sejarah, tak akan bisa bertahan untuk selamanya.

Krisis Venezuela dan Taiwan

Tuduhan Trump bahwa Nicolas Maduro terlibat kartel narkoba ini tidak disertai bukti. Alasan sebenarnya adalah menjatuhkan rezim kiri, sekaligus menggembosi pengaruh China di sana. China, selain importir minyak Venezuela, juga sedang mengeksploitasi komoditas strategis di sana.

Permusuhan AS terhadap negara ini dimulai sejak 1990-an saat pemerintahan Hugo Chavez menasionalisasi industri minyak negaranya. Maduro melanjutkan kebijakan Chavez yang berhubungan erat dengan Iran dan China. Dengan Rusia malah Venezuela punya perjanjian pertahanan. Karena Putin tak bersuara soal ini, maka dugaan adanya kerja sama AS-Rusia terkonfirmasi.

Iran dan Venezuela dituduh AS mengekspor minyak mereka secara tersamar dengan melanggar sanksi AS. Bagaimanapun, aksi Trump berpotensi menciptakan krisis di Amerika Latin secara luas, yang terlihat dari reaksi negatif sebagian besar negara di kawasan.

China mengecam AS karena hilangnya pasokan minyak Venezuela membuat ketergantungannya pada minyak Timteng dan AS semakin besar. Ini akan mengungkit bargaining chip AS vis a vis China terkait tarif resiprokal dan komoditas tanah jarang China.

Walakin, pendudukan AS atas Venezuela melemahkan posisi moral dan hukum internasional AS, yang dapat mendorong China melakukan hal serupa untuk Taiwan, yang akan berdampak besar pada perdagangan dunia mengingat Taiwan adalah produsen semikonduktor terbesar dan tercanggih di dunia.

Dan Selat Taiwan sangat strategis, tempat lalu-lalang tanker dan kapal kargo yang mengangkut barang senilai 5 triliun dollar per tahun. Ini bisa menjadi pengantar bagi krisis besar di Asia Pasifik. Belum lama ini, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan China ke Taiwan akan dilihat sebagai ancaman eksistensial Jepang.

Uni Eropa, Inggris, dan Australia pun memperingatkan Beijing setelah Presiden Xi Jinping menyatakan upaya China menganeksasi Taiwan tak dapat dihentikan. Memang aksi Trump yang menjungkirbalikkan tatanan internasional berbasis hukum menjadi preseden bagi negara lain.

Eskalasi Timteng

Dalam konferensi pers setelah berdiskusi dengan Netanyahu, Trump juga mengancam akan mendukung serangan Israel ke Iran bila program nuklir dan rudal balistiknya tidak dihentikan. Pada Juni, AS membantu Israel membombardir situs-situs dan instalasi militer Iran, menewaskan 1.100 orang, termasuk beberapa petinggi militer dan pakar nuklirnya.

Serangan AS-Israel memang melemahkan Iran setelah  proksinya di Lebanon dan Palestina berantakan, serta runtuhnya sekutu rezim Bashar al-Assad di Suriah. Pada saat bersamaan, ekonomi Iran kian amburadul. Penyebabnya adalah  pemberlakukan kembali seluruh sanksi PBB terkait program nuklirnya.

Penolakan Iran atas inspeksi badan pengawas nuklir PBB (IAEA) terhadap situs nuklirnya yang dibom AS dituduh sebagai upaya Iran membuat senjata nuklir. Sikap Iran sebenarnya hanya ingin mendapatkan kepastian konsesi pencabutan sanksi bila ia bekerja sama penuh dengan IAEA, hal yang dihindari AS.

Posisi Iran yang dianggap lemah ini ingin dimanfaatkan Netanyahu untuk menyerang kembali Iran guna meruntuhkan rezim itu. Bagaimanapun, ini rencana yang ceroboh. Tidak seperti perang Juni yang mengesankan Iran lemah, kali ini Teheran akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melancarkan all-out war.

Kalau demikian, tidak ada yang bisa menjamin Timteng akan baik-baik saja. Kendati rakyat sedang susah, sentimen anti-intervensi asing berurat akar di Iran. Di pihak lain, tidak ada kelompok oposisi dalam negeri yang bisa mengambil alih pemerintahan.

Dus, tidak seperti Venezuela, AS-Israel akan menghadapi perlawanan sengit dalam waktu lama, yang akan mendestabilisasi Timteng, bahkan dunia, mengingat Teluk Persia sumber utama energi dunia.

Terkait Gaza, gencatan senjata fase kedua tidak mudah dilaksanakan. Fase pertama yang dimulai pada 10 Oktober berupa pertukaran sandera Yahudi dengan tahanan Palestina dianggap Israel belum beres karena Hamas belum mampu mengembalikan satu lagi jenazah warga Israel.

Sementara Israel masih menghambat bantuan kemanusiaan dan terus menyerang rakyat Gaza yang kelaparan di bawah tenda-tenda rewot. Bahkan, pada 30 Desember Israel melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di Gaza.

Ini menunjukkan Netanyahu tak ingin perang diakhiri menjelang pemilu Israel tahun ini. Alasan lain, ia ingin menciptakan Gaza wilayah yang tak layak huni. Pada fase kedua, Hamas menolak melucuti senjatanya, sementara Israel menolak melepaskan kendalinya atas Gaza.

Hamas juga menolak Dewan Perdamaian pimpinan Trump mengawasi pemerintahan teknokratis Palestina dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Terkait butir terakhir ini, Israel juga menolak karena akan mentransformasikan Gaza dari isu domestik menjadi isu internasional yang menghalangi kemungkinan Israel melanjutkan perang di Gaza.

Kalaupun Trump berhasil menekan Netanyahu untuk menerima ISF, belum tentu kubu Arab-Islam yang sebelumnya berkomitmen bergabung kedalamnya akan konsisten mengingat Israel menolak keterlibatan Turki yang bersimpati pada Hamas.

Padahal, keikutsertaan Turki penting untuk melegitimasi ISF. Kalau dipaksakan, ISF akan bentrok dengan Hamas. Lalu, 20 poin proposal Trump yang didukung Resolusi DK PBB  2803 memang menyinggung penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Tapi Israel menolak poin ini. Sementara Hamas menuntut pemerintahan Palestina diwakili seluruh faksi.

Dalam situasi tak menentu ini, pada 29 Desember Israel mengakui negara Somaliland yang sejak 1991 memisahkan diri dari negara induk Somali. Seluruh negara di dunia mengecamnya. Juga semua anggota DK PBB kecuali AS. Kendati tidak mendukung, AS memaklumi sikap Israel.

Israel menuntut tiga syarat dari Somaliland: menampung warga Palestina, pembangunan pangkalan militer Israel di Teluk Aden, dan bergabung ke dalam Abraham Accord. Bagaimanapun, kesepakatan Israel-Somaliland dikecam keras Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Houthi di Yaman karena memberi keuntungan strategis kepada Israel terkait keamanan di Teluk Aden dan Laut Merah. Somaliland terletak di Tanduk Afrika di sisi barat Teluk Aden.

Memang Realisme politik Trump menciptakan situasi anarkistis dunia. Setelah Trump menjatuhkan rezim Maduro, ambisi Netanyahu meruntuhkan rezim Iran, dan Putin bersikeras melengserkan Zelenskyy, nyaris pasti China  akan menjatuhkan pemerintahan  Presiden Lai Ching-te, yang berdampak pada stabilitas ASEAN. Dalam konteks ini, mustahil AS bisa mengendalikan krisis ini.

Tangsel, 7 Januari 2026