1 day ago
8
Jakarta -
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya menargetkan operasional Pusat Data Nasional (PDN) 1 berlangsung 1 Juni 2025. Namun satu hari berlalu belum ada informasi proyek nasional itu diresmikan.
Di saat bersamaan, Komdigi tersandung permasalahan di mana dua pegawainya berserta satu eks Dirjen Aptika ditangkap Kejaksaan Agung Jakarta Pusat karena diduga melakukan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Sebagai informasi, PDNS adalah fasilitas penyimpanan data pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpusat yang sifatnya penyimpanan sementara. Data penting masyarakat yang tersimpan ini, yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, nomor HP, dan data pribadi lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengadaan PDNS dilakukan Kominfo saat itu -kini Kominfo berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)- karena PDN dalam proses pembangunan. Sementara, kebutuhan pemusatan data yang terintegrasi menjadi perlu dilakukan ketika itu terjadi.
"Ya, kalau Pusat Data Nasional, besok Bu Menteri akan ada acara yang terkait dengan Pusat Data Nasional," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik, Kementerian Komdigi, Arnanto Nurprabowo di Kantor Kementerian Komdigi, Senin (2/5/2025).
Arnanto tidak menyebutkan secara rinci apakah kehadiran Menkomdigi Meutya ke PDN tersebut dalam rangka operasional infrastruktur vital tersebut.
Sedangkan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi PDNS, Arnanto mengatakan bahwa itu memasuki ranah hukum.
"Kalau terkait kelanjutannya (kasus PDNS) sudah ranah hukum, kita ikuti aturan yang berlaku saja dari penegak hukum," ucapnya.
Sebelumnya, Menkomdigi Meutya menyampaikan uji coba operasional PDN 1 dimulai 1 Juni 2025. Pernyataan itu terucap usai bekerjasama dengan Bappenas dan kementerian lain guna memastikan perlindungan dan integrasi data PDN 1.
Pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.
Proyek PDN 1 dibangun sejak tahun 2022 di atas luas lahan kurang lebih 15.994 m2. Pembangunan proyek ini bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis dengan total nilai EUR 164.679.680 dengan waktu pengerjaan 24 bulan.
Proyek nasional ini dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.
(agt/fay)
