1 day ago
3
REPUBLIKA.CO.ID,SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mengaku telah meminta Presiden China Xi Jinping untuk menjadi mediator dalam persoalan di Semenanjung Korea, termasuk terkait isu senjata nuklir Korea Utara (Korut). Beijing diketahui memiliki kedekatan diplomatik dengan Pyongyang.
Lee menyampaikan hal tersebut seusai melakukan pertemuan dengan Xi Jinping di Shanghai, Rabu (7/1/2026). "Ada sesuatu yang saya minta dari pihak China. Saya ingin (China) berperan sebagai mediator dalam masalah Semenanjung Korea, termasuk masalah nuklir Korea Utara," ungkap Lee, dikutip laman kantor berita Korsel, Yonhap.
Dia menambahkan, negaranya selalu berupaya membuka ruang dialog dengan Korut. "Tapi semua saluran komunikasi kami (dengan Korut) sepenuhnya diblokir sehingga kami tidak dapat berkomunikasi sama sekali," ujarnya.
Lee mengaku turut menyampaikan hal tersebut kepada Xi Jinping. "Saya mengatakan kepadanya bahwa akan lebih baik jika China berperan sebagai mediator perdamaian. Presiden Xi mengapresiasi upaya kami dan mengatakan bahwa kami perlu bersabar," katanya.
Menurut Lee, Xi menyampaikan bahwa China akan berupaya memainkan peran sebagai mediator antara Korsel dan Korut. Terkait hubungan bilateral dengan Beijing, Lee mengatakan Korsel akan berupaya mengelola relasi tersebut dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional masing-masing.
“Pemerintah Republik Korea berencana untuk mengelola hubungan Korea Selatan-China berdasarkan prinsip saling menghormati dan menempatkan kepentingan nasional sebagai pusat perhatian agar hubungan tersebut tidak condong ke satu sisi atau terpengaruh oleh emosi,” ujar Lee.
Pada November 2023 lalu, Korsel memutuskan menangguhkan sebagian partisipasinya dalam North-South Military Agreement (NSMA) yang disepakati dengan Korut pada September 2018. Tujuan NSMA adalah mereduksi ketegangan antara kedua negara yang belum secara resmi berdamai sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953.
Keputusan Korsel menangguhkan sebagian partisipasinya dalam NSMA diambil sebagai respons atas peluncuran satelit mata-mata oleh Korut. Menanggapi langkah Korsel, Korut memutuskan menarik diri dari NSMA. “Mulai sekarang, tentara kami tidak akan pernah terikat oleh NSMA 19 September (2018). Kami akan menarik langkah-langkah militer yang bertujuan mencegah ketegangan dan konflik militer di semua bidang termasuk darat, laut dan udara, serta mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer jenis baru di wilayah sepanjang Garis Demarkasi Militer,” kata Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Korut pada 23 November 2023 lalu, dilaporkan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
Kemenhan Korut menekankan, peluncuran satelit oleh negaranya merupakan sebuah langkah yang berkaitan dengan hak untuk membela diri serta pelaksanaan kedaulatan yang sah dan adil. Menurut mereka, langkah tersebut wajar diambil mengingat berbagai gerakan militer musuh di sekitar Semenanjung Korea.
NSMA disepakati bersama oleh mantan presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong-un ketika mereka menggelar pertemuan tingkat tinggi pada September 2018. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korut-Korsel sepakat memberlakukan zona penyangga di mana latihan penembakan dengan peluru tajam dihentikan, zona larangan terbang diterapkan dan beberapa pos penjagaan disisihkan. Terdapat beberapa tindakan lainnya yang tercakup dalam kesepakatan itu.
Sebulan sebelum penangguhan NSMA, parlemen Korut telah menyetujui amandemen konstitusi negara. Dalam amandemen tersebut, Korut menetapkan kekuatan nuklir sebagai hukum dasar negara.
“Majelis Rakyat Tertinggi dengan suara bulat mengadopsi agenda penting untuk merumuskan kebijakan Republik Rakyat Demokratik Korea (nama resmi Korut) mengenai kekuatan nuklir sebagai hukum dasar negara,” kata kantor berita Korut, (KCNA), Kamis (28/9/2023).
Di hadapan parlemen, Kim Jong-un mengatakan sangat penting untuk mempercepat modernisasi senjata nuklir. Hal itu guna mempertahankan keunggulan pencegahan strategis.
