3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi politik perempuan tahun 2025 dengan mengusung tema “Perempuan dan Legislasi: Membangun Masa Depan yang Lebih Baik.”
Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas perempuan untuk berperan optimal di ranah legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketua KPP Jabar, Siti Muntamah menjelaskan, peningkatan keterlibatan perempuan di legislatif tidak hanya soal menambah jumlah, tetapi membangun kualitas kepemimpinan yang mampu memberi dampak nyata.
Ia menegaskan pentingnya sinergi partai politik, komunitas perempuan, hingga kader-kader di daerah untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kiprah perempuan dalam politik. “Berpolitik itu penting, dan perempuan harus berada di dalamnya dengan cara yang baik, bijak, dan berpengaruh,” ujarnya di Kota Bandung, Rabu (19/11/2025).
Siti juga menyoroti tantangan yang kini dihadapi perempuan di parlemen, mulai dari kebutuhan peningkatan kompetensi, dinamika kepemimpinan daerah, hingga kompleksitas pembangunan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut perempuan untuk terus mengembangkan kapasitas diri, memahami arah pembangunan, serta tanggap terhadap isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan perempuan, keluarga, dan anak.
Pada kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut memberikan penguatan dari berbagai perspektif.
Ineu Purwadewi Sundari menekankan pentingnya strategi peningkatan kapasitas politik perempuan, termasuk kemampuan legislasi, komunikasi publik, dan literasi kebijakan. Perempuan harus mempersiapkan diri secara kompetitif agar tetap relevan dalam kontestasi politik.
Sementara itu, Bertha Musty menggarisbawahi perlunya perempuan menguasai keterampilan digital dan membangun personal branding sebagai bagian dari strategi meningkatkan pengaruh di ruang publik. Kehadiran perempuan di ruang digital, menurutnya, menjadi kunci untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Siti Muntamah yang turut menjadi narasumber menegaskan, perempuan memiliki peran strategis dalam setiap proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Kepekaan perempuan terhadap isu keluarga, perempuan, dan anak menjadi nilai tambah yang harus diperkuat dalam penyusunan kebijakan publik.
Adapun Diah Fatma Sjoraida menekankan pentingnya keterampilan komunikasi politik yang efektif. Ia menyebut, pesan politik yang jelas dan kredibel menentukan sejauh mana suara perempuan didengar dan mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan.
Melalui kegiatan ini, KPP dan DP3AKB berharap representasi perempuan di parlemen dapat semakin menguat, tidak hanya secara numerik, tetapi juga melalui kualitas kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.
