21 hours ago
4
Anggota TNI dan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampisdus) Kejaksaan Agung selepas melakukan penggeledahan di Kementerian Kehutanan, Rabu (7/1/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan kehadiran personel TNI saat penyidik pada Jampidsus melakukan pencocokan data di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rabu (7/1/2026). TNI disebut telah lama terlibat dalam pengamanan unsur Kejaksaan, baik di lingkungan Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi.
“Kenapa ini dilakukan keterlibatan TNI? Dalam rangka pengamanan. Ini kan, dokumen-dokumen, dikhawatirkan terjadi seperti itu aja. Semata-mata itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Anang mengatakan, pelibatan TNI bersama penyidik tidak hanya saat di Kemenhut. Sebelumnya, TNI juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan lapangan.
“Secara payung hukumnya, kami ada dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2025, juga ada MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) antara Kejaksaan Agung dengan TNI yang mana periode tahun tentu itu bisa diperpanjang,” ucapnya.
Pada Rabu, penyidik pada Jampidsus mendatangi Kantor Ditjen Planologi Kemenhut. Kedatangan itu dikabarkan untuk menggeledah kementerian tersebut.
Namun, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membantah terjadinya penggeledahan dan mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah mencocokkan data mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, terutama hutan lindung di beberapa daerah. Anang menjelaskan bahwa pencocokan data itu terkait dengan penyidikan perkara terkait pembukaan kegiatan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
“Penyidikan perkara pembukaan kegiatan tambang oleh perusahaan-perusahaan yang memasuki wilayah kawasan hutan yang diberikan oleh kepala daerah saat itu di Konawe Utara dengan melanggar dan tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sebagai langkah proaktif, ujar dia, penyidik mendatangi Kementerian Kehutanan agar mempercepat dan memperoleh data yang dibutuhkan.
sumber : Antara
