3 hours ago
2
Pemprov Bali ingin sistem pungutan wisman terintegrasi dengan imigrasi.
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR, – Pemerintah Provinsi Bali berencana mengintegrasikan sistem pungutan wisatawan asing (PWA) dengan kantor imigrasi untuk memaksimalkan pengumpulan dana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kanwil Imigrasi di Denpasar, Selasa.
Pemprov Bali berharap dengan integrasi ini, yang memanfaatkan data lalu lintas warga negara asing (WNA) milik imigrasi, capaian pungutan akan lebih tinggi. "Kami ingin mengintegrasikan dengan kantor imigrasi yang ada di Bali, khususnya di bandara, sehingga pungutan ini bisa maksimal," kata Giri Prasta.
Pemprov Bali juga menjajaki kerja sama dengan maskapai penerbangan internasional untuk menyosialisasikan pungutan sebesar Rp150 ribu kepada setiap WNA yang datang. Saat ini, dari 37 maskapai yang terbang langsung ke Bali, baru lima yang menyosialisasikan PWA.
Pungutan ini digunakan untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan karena dana retribusi dialokasikan untuk menunjang pariwisata budaya dan alam. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pariwisata Bali berkelanjutan, berkualitas, dan bermartabat.
Data menunjukkan, pada tahun pertama penerapannya di 2024, PWA hanya mampu mengumpulkan 32 persen atau Rp318 miliar dari total kunjungan wisman ke Bali. Hal ini memicu Pemprov Bali untuk merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2025, dengan aturan baru yang memberikan imbal jasa tiga persen kepada pelaku yang membantu pengumpulan retribusi.
Pemprov Bali juga mengusulkan integrasi sistem "Love Bali" dengan sistem nasional "All Indonesia" guna memastikan mekanisme pembayaran lebih mudah dan terpantau. Dari 6 juta wisman yang masuk sepanjang 2025, dana yang terkumpul baru Rp337 miliar dari 2,2 juta wisman, sehingga berbagai langkah terus digencarkan untuk optimalisasi.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan, Keimigrasian, dan Permasyarakatan Kemenko Polkam Herdaus menyatakan bahwa rakor ini merupakan momentum untuk memperkuat peran imigrasi dalam mendukung pariwisata dan investasi berkelanjutan di Bali. Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan kepariwisataan dan meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas lembaga.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
