14 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait pelaporan komika Pandji Pragiwaksono oleh Rizki Abdul Rahman Wahid yang mengatasnamakan diri sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya. Muhammadiyah menegaskan tidak mengenal pelapor maupun organisasi tersebut.
"Tidak benar kalau ada orang yang mengatakan atas nama Muhammadiyah (mengaku sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah -Red). Kami juga tidak mengenal siapa yang melaporkan itu," kata Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, dikonfirmasi wartawan, Jumat (9/1/2026).
Dalam struktur Persyarikatan, tercatat ada 13 majelis, 15 lembaga, dan tiga biro PP Muhammadiyah, tidak ada organisasi Aliansi Muda Muhammadiyah. Tindakan pencatutan nama organisasi itu, dalam konteks hukum bisa menimbulkan kesalahpahaman publik seolah organisasi bersikap represif terhadap kebebasan berekspresi.
Bachtiar menyampaikan Muhammadiyah tidak pernah memberi mandat, keputusan organisasi, atau arahan kepada siapa pun untuk melaporkan Pandji apalagi atas materi stand up comedy yang dianggap menyinggung sejumlah organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah.
"Saya cek tidak ada pembicaraan di Muhammadiyah soal itu, apalagi sampai melaporkan ke ranah hukum. Jadi kalau ada yang menggunakan nama Muhammadiyah, itu jelas bukan dari struktur kami," ujarnya.
"Mau dicari (siapa orangnya -Red) untuk apa? Itu bukan urusan kami," ucap Gus Bach.
Terkait materi stand up Pandji sendiri, Gus Bach mengatakan kebebasan berekspresi, termasuk lewat seni dan komedi, sah dan dijamin dalam negara demokrasi. Namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan kecermatan, terutama jika menyangkut pihak lain atau institusi tertentu.
PP Muhammadiyah, lanjutnya, memastikan tidak akan menempuh jalur hukum terhadap Pandji. Sikap Muhammadiyah lebih memberikan nasihat moral agar Pandji lebih berhati-hati ke depannya. Muhammadiyah berharap Pandji dapat menyampaikan narasi yang menjadi wacana edukasi dan koreksi, bukan caci maki atau olok-olok sepihak.
"Perlu lebih cermat, terutama kalau menyangkut institusi lain. Informasi dan data harus dicek dan ricek, supaya tidak berubah menjadi fitnah atau sekadar bahan olok-olok yang tidak benar," kata Gus Bach.
Lebih lanjut, polemik yang terjadi ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pembuat konten, publik figur, dan masyarakat luas agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi ruang saling menyerang. "Sangat disayangkan kalau potensi besar untuk menghibur dan mengedukasi justru berujung polemik karena kurang cermat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran agar ke depan lebih hati-hati, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan ekspresi di ruang publik," ujar Gus Bach.
