21 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lonjakan kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 membawa dampak signifikan bagi sektor pariwisata. Jutaan wisatawan yang datang dari berbagai daerah memadati kawasan-kawasan wisata unggulan, seperti Malioboro, Keraton Yogyakarta hingga destinasi pantai di wilayah selatan.
Namun, di balik ramainya kunjungan tersebut, persoalan klasik kembali mencuat dan dikeluhkan wisatawan, diantaranya parkir liar dan kemacetan lalu lintas. Dua persoalan tersebut tercatat menjadi masukan terbanyak dari wisatawan selama masa liburan tersebut.
Meski pemerintah daerah menilai kondisi lalu lintas relatif lebih terkendali dibanding tahun-tahun sebelumnya, kemacetan hingga praktik parkir liar dengan tarif tidak wajar atau nuthuk masih kerap ditemukan, terutama di kawasan wisata.
"Masukan dari wisatawan paling banyak itu soal parkir dan kemacetan. Tapi sebenarnya untuk macet sendiri kemarin sudah lumayan terurai," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Selasa (6/1/2025).
Ia tak menepis, kemacetan lalu lintas memang terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di sekitar kawasan wisata yang menjadi magnet wisatawan. Namun, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan berkat pengaturan lalu lintas oleh petugas di lapangan.
Berbeda dengan kemacetan, persoalan parkir liar dinilai lebih kompleks karena masih banyak terjadi di berbagai titik. Misalnya, banyak dijumpai di sejumlah titik strategis seperti Jalan Mataram, kawasan Malioboro, Pasar Kembang, hingga sirip-sirip jalan di sekitar destinasi wisata. Padahal, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kantong parkir resmi dengan tarif yang jelas dan terukur. Namun, rendahnya pemanfaatan fasilitas tersebut justru membuka celah bagi praktik parkir ilegal yang merugikan wisatawan.
Ni Made menyebut di lokasi-lokasi tersebut, wisatawan kerap mendapatkan layanan parkir dengan tarif yang lebih mahal dari ketentuan. Penyebabnya tak lepas dari masih rendahnya minat wisatawan untuk memanfaatkan kantong parkir resmi yang telah disediakan pemerintah.
"Kalau masyarakat mau menggunakan parkir yang sudah ditentukan pemerintah daerah, pastinya hal-hal yang berkaitan dengan nuthuk dan lain-lain itu tidak akan terjadi. Contohnya di Beskalan, di Ketandan, itu sudah jelas tarifnya, sekian jam, sekian rupiah," ujarnya.
Adapun kantong parkir resmi milik pemerintah yang disediakan di momen libur Nataru antara lain Tempat Khusus Parkir (TKP) Menara Kopi, TKP Ketandan, TKP Ngabean, TKP Eks Hotel Trio, TKP Beskalan, TKP Sriwedari, dan TKP Senopati. Selain itu, tersedia pula kantong parkir sementara seperti Stadion Kridosono, lahan selatan PLN di Jalan Margo Utomo, serta area SMPN 3 Yogyakarta.
Ni Made menyoroti parkir liar ini memanfaatkan bahu jalan. Ia menegaskan parkir di badan jalan sebenarnya diperbolehkan sepanjang memiliki izin dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau berizin, itu lebih bagus," ucap dia.
Terkait jumlah kunjungan wisatawan, Sekda DIY menyebut pihaknya belum menerima rekap data resmi. Namun, ia memperkirakan jumlah wisatawan selama libur Nataru kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan libur Lebaran sebelumnya.
"(Tahun ini wisatawan yang datang ke Yogyakarta -Red) ramai sekali. Jauh ramai ini (dibandingkan tahun lalu). Mungkin karena situasinya juga, orang mendapatkan kemudahan akses. Jalan tol itu, walaupun belum sepenuhnya dibuka sampai Jogja, tetapi itu memungkinkan orang sekarang lebih mudah menuju Jogja," ungkapnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur jalan tol menuju DIY menjadi faktor penting yang meningkatkan aksesibilitas wisatawan ke Yogyakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menyampaikan penanganan parkir liar sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
Meski demikian, ia tidak menampik praktik parkir liar menjadi persoalan yang sulit dikendalikan. "Memang agak sulit mengatasinya, butuh komitmen semua pihak, masyarakat juga harus peduli terhadap aturan yang ada," ungkapnya.
