Mencari Makna Kongres Muhammadiyah di Fort de Kock

REPUBLIKA.CO.ID -- Buku karya Fikrul Hanif Sufyan, sejarawan muda dari Minangkabau yang fokus pada sejarah di daerahnya yang memang kaya sejarah, memantik banyak imajinasi. Buku yang dimaksud berjudul Fort de Kock dan Depresi Ekonomi; Catatan Suksesnya Kongres XIX Muhammadiyah di Bawah Empasan Badai Malaise. Buku ini mengaitkan penyelenggaraan kongres organisasi di tengah resesi ekonomi dunia pada 1930. Era itu dikenal sebagai zaman meleset, yaitu pelesetan dari kata malaise. Malaise berasal dari Bahasa Prancis, yaitu Mal (buruk) dan Aise (kenyamanan), yang berarti lesu. Namun di Indonesia diplesetkan menjadi meleset, karena kondisi kehidupan serba meleset. Namun istilah resminya adalah Great Depression, depresi besar, akibat kejatuhan bursa saham di Wall Street, Amerika Serikat. Krisis ekonomi ini memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat di Nusantara. Ini karena ekonomi Hindia Belanda terintegrasi dengan ekonomi internasional, karena komoditas yang ditanam berorientasi ekspor, seperti kopi, the, karet, dan tebu/gula. Banyak buku yang mengulas soal ini, salah satunya adalah disertasi Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo, yang berjudul Kredit Rakyat di Masa Depresi, yang ditulis pada 1943 di Rotterdam, Belanda. Disertasi ini sekaligus membantah teori dualisme ekonomi Hindia Belanda seperti yang ditulis JH Boeke, yang menyatakan bahwa ekonomi pribumi terpisah dengan ekonomi kolonial.

Penunjukan Fort de Kock sebagai tuan rumah kongres diputuskan pada kongres ke-18 di Surakarta. Fort de Kock adalah nama sebuah benteng Belanda yang dibangun setelah Perang Paderi. Namun nama benteng itu kemudian menjadi nama sebuah kota, menggantikan nama sebelumnya, Kurai V Nagari. Namun kini, kota itu bernama Bukittinggi, yang terkenal dengan bangunan Jam Gadang-nya. Awalnya, delegasi Minang menolak untuk menjadi tuan rumah, karena mereka belum lama menjadi Muhammadiyah, baru pada 1925. Padahal organisasi ini sudah berdiri sejak 1912. Namun Kiai Fachrodin, yang pernah diutus pengurus pusat untuk mengembangkan Muhammadiyah di Minangkabau, memaksanya. Tentu ia memiliki pertimbangan tersendiri mengapa melakukan itu. Dan keputusannya sangat tepat. Oya, Muhammadiyah di Minang kali pertama dikembangkan oleh Haji Rasul (ayah Buya Hamka) dan AR Sutan Mansur, dua tokoh yang sangat berpengaruh.

Buku Fikrul ini sangat kaya data dan berhasil mengurai jalinan gerak sejarah di tanah Minang sehingga Muhammadiyah bisa berkembang dengan cepat dan pesat di sana. Ada latar kegagalan pemberontakan kaum kuminih (komunis) di Silungkang pada 1926 dan 1927. Juga ada latar ketegangan Kaum Tua dan Kaum Muda, maupun gempa bermagnituda 7,6 pad 1926. Masyarakat butuh saluran baru yang progresif dan modern, yang menjadi watak orang Minang. Salah satu warisan terpenting Muhammadiyah Minang terhadap Muhammadiyah Jawa adalah pemakaian stelan jas gaya Eropa (Belanda), lengkap dengan dasi, namun plus kopiah – bandingkan dengan pakaian Kiai Ahmad Dahlan yang mengenakan kain jarik, surjan, dan blangkon (bandingkan pula dengan pakaian KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar NU saat itu yang mengenakan sarung, jubah, dan surban yang dilitkan di kepalanya). Foto-foto AR Sutan Mansur dan Haji Rasul menampilkan stelan jas lengkap dengan dasinya.

Buku Fikrul juga berhasil mengurai perubahan sosial-ekonomi Minang akibat modernisasi Belanda setelah ditemukannya batubara di Ombilin, Sawahlunto. Pelabuhan di Teluk Bayur menjadi lebih ramai, jalur kereta api dibangun, dan jalan-jalan pun tentu ikut dibangun. Semua itu membuat Muhammadiyah, yang merupakan gerakan kaum kota dan para pedagang, menjadi lebih mudah berbiak. Namun tulisan ini hendak melihat sisi lain yang receh, yang tadi saya sebut memantik imajinasi. Bukan isu subtansial, tapi sayang untuk dilewatkan.

Biaya tak Soal 

Keputusan kongres di Bukittinggi diputuskan sebelum terjadi krisis ekonomi. Namun kemudian terjadi Black Thursday, bursa saham runtuh. Inilah yang menjadi awal krisis ekonomi dunia selama 10 tahun (1929-1939). Namun panitia kongres terus bekerja menggalang dana. Mereka berhasil mengumpulkan dana sebanyak 2.552,3 gulden. Para saudagar Minang dari Padang, Bukittinggi, dan Semenanjung Malaya ikut menyumbang. Berapa nilainya? Saat itu harga emas per gram kurang dari 10 gulden. Jadi katakan bisa diperoleh 255 gram emas. Dengan harga emas sekarang yang sekitar Rp 2,5 juta per gram, maka itu sekitar Rp 637,5 juta atau lebih dari setengah miliar.

 Fikrul menyebutkan bahwa filosofi Minang iduik bajaso mati bapusako (hidup berjasa, mati berpusaka) telah berperan besar bagi kesuksesan penyelenggaraan kongres. Kongres di Bukittinggi kemudian dikenal sebagai kongres paling meriah dibandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya. Semua komponen masyarakat Minang, bukan hanya panitia dan warga Muhammadiyah, bahu membahu menyukseskan kongres. Mulai dari penyambutan di pelabuhan hingga perjalanan dari Padang ke Bukittinggi. Mulai dari pelayanan di arena hingga penyambutan masyarakat. Jamaah tarekat dan warga organisasi Perti (organisasi keagamaan yang lahir di Minang pada 1928) juga ikut menyambut semua tamu dari penjuru Indonesia.

Panitia ingin memberikan pelayanan terbaik untuk peserta. Namun di luar kesuksesan penyelenggaraan, peserta tentu sudah disuguhi oleh keelokan Bukittinggi, yang dikenal sebagai Parijs van Sumatra. Jika di Jawa ada Bandung, maka di Sumatra ada Bukittinggi. Kota ini dikeliling tiga gunung (Merapi, Singgalang, dan Tandikat) serta dikitari 27 bukit. Karena itu, Belanda memilih membangun kota ini untuk mereka tinggali. Plus disuguhi Ngarai Sianok yang memang indah. Inilah kota kelahiran Bung Hatta.

Bukti Menasional

Muhammadiyah berdiri pada 1912. Muktamar diadakan tiap satu tahun sekali – kemudian menjadi tiga tahun sekali sejak 1953 dan akhirnya menjadi lima tahun sekali sejak 1985. Namanya berubah-ubah, awalnya menggunakan istilah Algemene Vergadering (Rapat Tahunan/1912-1921), lalu Jaar Vergadering (Pertemuan Tahunan/1922), kemudian Congress (1923-1949), akhirnya menggunakan istilah Muktamar (1950 hingga sekarang). Namun istilah Muktamar pernah digunakan pada 1936 pas Muktamar Seperempat Abad Muhammadiyah. Nah, hingga kongres ke-18, lokasinya selalu di kota-kota di Pulau Jawa. Jadi kongres di Bukittinggi adalah kongres pertama di luar Jawa.

Bisa jadi kongres di Bukittinggi ini merupakan pertemuan besar pertama di luar Jawa bagi organisasi sosial maupun organisasi politik di Hindia Belanda saat itu. Memang konsep nasional masih belum fasih bagi penduduk Nusantara, walaupun elite terdidik sudah membuat Sumpah Pemuda pada 1928. Sebelum kedatangan Belanda, wilayah Nusantara masih berupa kerajaan atau kesultanan yang wilayahnya terbatas. Bahkan, di sejumlah daerah masih berupa ikatan kekerabatan berdasarkan ikatan darah atau kekerabatan berdasarkan teritori, tak ada susunan pemerintahan. Sriwijaya dan Majapahit memang pada sebagian periodenya berkuasa hingga keluar batas teritori tradisionalnya. Demikian pula dengan sejumlah kesultanan Islam. Namun tanah Nusantara dengan teritori seperti saat ini merupakan dampak ikutan dari kolonialisme Belanda. Gagasan kebangsaan dari kaum bumiputera baru muncul pada awal abad ke-20. Dimulai dari Serikat Dagang Islam/SDI (1905, yang kemudian menjadi Sarekat Islam/SI pada 1912), lalu Budi Utomo (1908), Indische Partij (1912), kemudian Muhammadiyah, disusul ISDV (1914, lalu menjadi Partai Komunis Hindia pada 1920, dan akhirnya menjadi PKI pada 1924), Taman Siswa (1922), kemudian NU (1926), PNI (1927), dan seterusnya. SDI adalah organisasi ekonomi, semacam Kadin, sedangkan SI adalah organisasi politik. ISDV/PKH/PKI, Indische Partij, dan PNI juga organisasi politik. Adapun Muhammadiyah dan NU adalah organisasi sosial dan keagamaan. Sedangkan Budi Utomo adalah organisasi sosial-budaya. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan.

Dari semua organisasi itu, hanya Muhammadiyah dan NU yang pernah mengadakan kongres di luar Jawa, sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah berkongres di Bukittinggi (saat itu masih bernama Fort de Kock) pada 1930, Makassar pada 1932, Banjarmasin pada 1935, dan Medan pada 1939. Empat pulau utama – Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi -- di Indonesia sudah tersentuh Muhammadiyah dalam arti tertentu karena telah menjadi arena kongres. Sedangkan NU pernah bermuktamar di Banjarmasin pada 1936, satu tahun setelah Muhammadiyah di kota yang sama. Selebihnya NU bermuktamar di kota-kota di Jawa.

Sedangkan organisasi politik, bahkan SI yang gerakannya progresif, menyerempet radikal, dan nasional, tak pernah berkongres di luar Jawa. PKI pun sama. Bahkan PKI tak serapi SI, Muhammadiyah, dan NU yang selalu rutin mengadakan kongres atau muktamar. Budi Utomo yang ditasbihkan pemerintah sebagai momen kebangkitan nasional pun hingga bubarnya pada 1935 hanya menjadi organisasi orang Jawa, sehingga tak mungkin berkongres di luar Jawa.

Pada titik ini, organisasi keagamaan, khususnya Muhammadiyah, adalah yang paling progresif dan benar-benar menasional dalam mengamalkan asas kenasionalan. Tak heran jika Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi yang paling mengakar di seluruh pelosok nusantara dan lestari hingga kini. Dengan demikian, Muhammadiyah bukan saja menjadi organisasi sosial keagamaan pertama yang berkongres di luar Jawa, tapi juga menjadi organisasi pertama secara keseluruhan yang berkongres di luar Jawa. Kesadaran menasional ini, pada saat itu, mungkin tak disadari sepenuhnya dalam konteks kebangsaan sebagai sebuah isme, namun dampaknya kini dibuktikan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi kebangsaan yang teruji oleh sejarah.

Buku Fikrul menjelaskan tentang dampak sosial dan ekonomi usai kongres di Minangkabau. Cabang-cabang baru Muhammadiyah di tanah Minang segera bermunculan. Mereka juga membeli Hotel Merapi, yang kini menjadi Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman, Padang Panjang. Mereka juga mendirikan Tablighschool. Sejak awal, para tokoh Muhammadiyah memiliki visi strategis tentang dampak penyelenggaraan kongres bagi perkembangan Muhammadiyah tempatan.

Nah, untuk lebih jelasnya, silakan baca buku karya Fikrul ini. Buku ini kaya data dan foto-foto di masa lalu, khas penulis yang berlatar wartawan.