KH Hasyim Asy'ari: Hadratussyaikh dan Resolusi Jihad 1945

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pada masa kini pemberian gelar akademik dikritik seolah makin diobral atau diaku-aku padahal kualifikasinya belum jenjang atau tidak pepak.

Lain halnya di masa lalu ketika seorang yang berilmu termasuk ulama memiliki gelar keilmuan yang disematkan orang lain sebagai pengakuan. Bahkan saking tawaduknya, sebetulnya yang disandingkan gelar itu ogah-ogahan sebenarnya disebut dengan itu karena dapat mengurangi keikhlasan dalam mencari dan mengamalkan ilmu-ilmu Allah.

Salah satunya adalah KH Hasyim Asy'ari (1871-1947), pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapatkan gelar Hadratusyaikh atau Tuan Guru Besar alias Mahaguru.

Peneliti di Pusat Kajian Pemikiran KH Hasyim Asy'ari, Abror Rosyidin, menilai 'Hadratussyaikh' bukan gelar sembarangan. Jika kualifikasi masih di bawah KH Hasyim sebaiknya tak perlu pakai gelar itu.

"Tak usah neko-neko menggapai gelar Hadratussyaikh. Toh beliau saja tidak pernah berharpa mendapat gelar itu, orang-orang saja yang menyematkannya kepada beliau. Maka, mari kita teladani saja akhlak dan tuntunan beliau, apalagi sebagai warga nahdliyin sejati yang tidak gila hormat, tapi ngandap asor, tawaduk dan merasa rendah hati," tulisnya dikutip dari laman pesantren Tebuireng--ponpes yang didirikan KH Hasyim pada 1317 Hijirah atau 1899 Masehi lalu.

Selain sebagai pemuka agama yang membangun organisasi Islam di era kolonialisme, KH Hasyim juga memiliki peran sentral dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui Resolusi Jihad 1945.

Berkat sepak terjangnya, negara menetapkan KH Hasyim sebagai Pahlawan Nasional pada 1964 lalu.

Keluarga pesantren

Hasyim lahir dari keluarga kiai di Jombang pada 1871 silam.

Mengutip dari Ikhtisar Biografi Hadartusyaikh KH M Hasyim Asy'ari (1871-1947) yang diterbitkan LTN NU, Hasyim sudah memiliki kemampuan belajar agama yang baik sejak kecil. Selain di tempat orang tuanya, Hasyim juga belajar di banyak pesantren di Jawa hingga ke Tanah Suci, Mekkah, saat bermukim di sana untuk menunaikan ibadah haji.

Di Tanah Suci, Hasyim menimba ilmu ke beberapa ulama terkemuka seperti Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syaikh Muhammad Salih al-Samarqnadi, Syeikh Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Thahir al-Ja'fari, serta Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi.

Ia juga sempat menjadi pengajar di Masjidil Haram dan menyandang gelar Syaikhul Haram.

Sepulangnya ke nusantara, Hasyim mendirikan Pesantren Tebuireng di kampung halamannya.

Seiring perkembangan waktu, sebagian besar pesantren di Jawa dan Sumatra dipengaruhi Pesantren Tebuireng. Banyak para kiai yang di masa mudanya belajar dari pesantren yang didirikan Hasyim.

Peran penting Hasyim turut melahirkan ulama dan pemimpin bangsa seperti santrinya yang turut mendirikan NU yakni KH Wahab Hasbullah; kemudian anaknya KH Wahid Hasyim; dan cucunya yaitu Abdurrahman Wahid (Presiden keempat RI); dan lainnya.

Setelah mendapat restu dari gurunya, Syaikhona Kholil Bangkalan, Hasyim dan koleganya mantap mendirikan NU pada 1926.

Perjuangan bangsa Indonesia

Pada masa kolonialisme Belanda, dia memimpin federasi gabungan organisasi-organisasi Islam di nusantara, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).

Dia juga kelak berperan dalam penggabungan MIAI dengan gerakan nasionalis lain yang menghasilkan federasi politik GAPI (Gabungan Politik Indonesia).

MIAI--serupa MUI saat ini--didirikan pada 1937 pascapidato Hasyim pada Muktamar NU 1930 dan 1936 yang mengedepankan persatuan umat Islam (ittihad), saling mengenal (ta'aruf), bertenggang rasa (ta'aluf), dan mengenyampingkan perbedaan serta mengakhiri fanatisme golongan (ta'assub),

Setelah Kerajaan Belanda dikalahkan Jerman, Hasyim bersama GAPI mendorong pemerintah kolonial mengizinkan pembentukan perwakilan rakyat pribumi atau bumiputera alias parlemen Indonesia.

Selain itu, saat ada ancaman Jepang, Hasyim bersama NU menelurkan fatwa agar umat Islam menolak wajib militer Belanda menghadapi Negara Matahari Terbit itu pada 1940an.

KH Hasyim juga menolak medali penghargaan yang akan diberikan pada 1937 oleh Gubernur Jenderal Belanda, Van Der Plas. Kala itu Van Der Plas melakukan safari pesantren demi menarik simpati para kiai.

"Penolakan ini didasarkan pada keteladanan Nabi Muhammad Saw yang menolak penghargaan dari kaum kafir Mekkah kalau mau meninggalkan dakwah Islam beliau," demikian dikutip dari ikhtisar biografinya.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Hasyim menjadi salah satu ulama Indonesia yang menolak pemaksaan budaya jepang kepada penduduk pribumi untuk membungkukkan badan setiap pagi ke arah kaisar Jepang atau Saikeirei.

Atas penolakan dan fatwanya yang keras itu, polisi Jepang atau Kempetai lalu menangkap dan memenjarakannya. Penyiksaan dari Kempetai juga dialami KH Hasyim dalam tahanan tersebut.

Jepang lalu membebaskannya ketika mengubah politik mereka mendekati kelompok muslim dan mengambil hati tokoh pergerakan Indonesia. Lalu KH Hasyim bersama 32 ulama lain, termasuk anaknya diundang ke Jakarta, dan di sana kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan minta maaf kemudian menghapuskan kewajiban saikeirei.

Pemerintah militer Jepang lalu mengangkat Hasyim jadi Kepala Kantor Urusan Agama atau Menteri Agama.

"Jabatan itu diterimanya karena terpaksa dengan tujuan menyelamatkan umat Islam. Dalam hati kecilnya, ia menolak seperti pernah menolak tawaran pemerintah Hindia Belanda untuk suatu kedudukan tinggi," demikian dikutip dari buku Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional (1994).

Dalam buku terbitan LTN NU disebutkan bahwa Hasyim memang hanya mengemban jabatan itu secara resmi, namun secara de facto yang menjalankan administrasinya adalah anaknya, Wahid Hasyim. KH Hasyim kembali ke Jombang untuk mengasuh pesantrennya.

Ketika Jepang mengizinkan organ-organ untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk BPUPKI, putra Hasyim yakni Wahid Hasyim menjadi perwakilannya di sana. Bahkan, Wahid menjadi bagian dari pembentukan Piagam Jakarta. Wahid pula yang jadi jembatan perbedaan kelompok Islamis dan nasionalis soal isi Piagam Jakarta dan Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia.

Resolusi jihad

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Belanda yang membonceng sekutu ingin mencengkeramkan kembali kolonialisme di Indonesia. Pada masa itu, peran KH Hasyim amat penting dalam menggelorakan antipenjajahan lewat Resolusi Jihad yang dikeluarkan 22 Oktober 1945.

Dalam fatwanya, "Melawan penjajah wajib hukumnya bagi setiap mukallaf (orang dewasa) dalam radius 88 kilometer. Selain itu, pahala perang melawan penjajah setara jihad fi Sabilillah, seperti orang yang mati syahid karena gugur dalam peperangan".

Hasyim wafat pada 1947 di usianya yang menginjak 76 tahun. Ribuan orang menziarahi pemakamannya di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang. Di kawasan yang sama kemudian dimakamkan pula anaknya Wahid Hasyim dan cucunya, Gus Dur.

Gelar Pahlawan Nasional pun disematkan di namanya pada 17 November 1964 melalui Keppres Nomor 294 Tahun 1964.

Tulisan ini adalah rangkaian dari kisah ulama, tokoh, dan cendekiawan muslim yang menjadi Pahlawan Nasional Indonesia yang diterbitkan CNNIndonesia.com pada Ramadan 1447 Hijriah

(fam/kid)

[Gambas:Video CNN]