6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) membahas langkah penguatan disiplin siswa dan tata kelola kehidupan asrama di Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperjelas peran serta mekanisme keterlibatan TNI dalam pengelolaan Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat perlu dijalankan secara sinergis agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalankan perintah Presiden. Program prioritas beliau harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Butuh sinergi, butuh kolaborasi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).
Pada kesempatan ini, ia didampingi Kepala Pusdiklatbangprof Hasim, Inspektur Jenderal Dody Sukmono, jajaran Staf Ahli Menteri dan Tenaga Ahli Menteri, serta perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Dari Mabes TNI AD hadir Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma selaku Perwira Ahli Kasad Bidang Ideologi, Brigjen TNI Pinsensius Manik, Kolonel Arm Mochamad Sanuri Hadi, beserta jajaran.
Agus Jabo memaparkan, Presiden menekankan agar peserta didik di Sekolah Rakyat memiliki tiga kemampuan utama, yakni pengetahuan akademik, karakter kebangsaan dan sosial, serta keterampilan praktis.
Menurutnya, kolaborasi dengan TNI penting untuk memperkuat pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa, terutama karena sebagian besar siswa berasal dari keluarga kurang mampu dan menjalani kehidupan berasrama.
Ia menambahkan, kerja sama ini bersifat jangka panjang dan strategis, dimulai dari tahap sekolah rintisan hingga fase operasional sekolah permanen.
Kolaborasi mencakup pembinaan disiplin siswa dan tata kelola kehidupan asrama, di mana TNI akan berperan mendampingi dalam pembentukan karakter dan kebiasaan positif.
Di sisi lain, Perwakilan Mabes TNI AD, Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma, menyampaikan kesiapan TNI untuk mendukung pengelolaan Sekolah Rakyat. Ia mengatakan, pengalaman TNI dalam sistem berasrama dapat menjadi dasar bagi pembinaan kedisiplinan siswa.
"Kami di TNI sudah terbiasa dengan kehidupan asrama dan pembentukan karakter. Karena itu, kami siap mendukung dan menugaskan prajurit yang berperan seperti pamong di Sekolah Rakyat," kata dia.
Ia menambahkan, TNI akan menyusun panduan pelaksanaan untuk memastikan keterlibatan prajurit berjalan sesuai mekanisme, terutama dalam hal pembinaan disiplin dan aktivitas asrama.
Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Hasim, menambahkan bahwa kerja sama antara Kemensos dan TNI sebenarnya telah berlangsung dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan karakter bagi siswa.
"Selama ini TNI sudah banyak membantu. Kami berharap kerja sama ini bisa diformalkan agar lebih terarah dan berkelanjutan," sebutnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, menekankan pentingnya dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Perlu ada kejelasan batas peran dan dasar hukum yang kuat. Maka penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama menjadi penting agar pelaksanaannya terarah dan sesuai ketentuan," tegas dia.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial, Abdul Muis, menyampaikan bahwa Kemensos tengah memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Sekolah Rakyat, yang akan menjadi dasar hukum bagi kolaborasi antar lembaga.
"Dalam Perpres tersebut, kami memberi ruang bagi lembaga lain, termasuk TNI, untuk berperan aktif dalam pengendalian dan pembinaan Sekolah Rakyat," ucapnya.
Sembari menunggu regulasi selesai, kedua pihak sepakat untuk memulai kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar operasional di lapangan.
Sebagai penutup, Agus Jabo menyampaikan bahwa hasil pembahasan dengan TNI AD akan segera dilaporkan kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Ia berharap langkah penguatan sistem pembinaan dan tata kelola asrama ini dapat segera diterapkan di seluruh Sekolah Rakyat.
(rir)
