Fraksi PDIP Minta Tunjangan Perumahan Anggota DPR Dihentikan

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan usulan agar tunjangan perumahan bagi anggota DPR dihentikan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga nilai kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangan tertulis, menegaskan bahwa politik tidak hanya berbicara soal rasionalitas dan kesepakatan, melainkan juga harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati. Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang masih sulit, fasilitas dan tunjangan berlebihan bagi wakil rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan," kata Said.

Ia menambahkan, bila setiap anggota DPR memiliki empati terhadap kesulitan masyarakat, maka semestinya tidak ada lagi fasilitas yang dianggap berlebihan. Sebaliknya, DPR seharusnya bekerja secara simpatik, mendengar aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya agar keberadaan lembaga legislatif tetap bermanfaat.

"Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus diperjuangkan, marwah DPR bisa dijaga," ujarnya.

Said juga menyampaikan bahwa pimpinan Fraksi PDIP telah mengingatkan seluruh anggotanya untuk memiliki sense of crisis, menjaga sikap mawas diri, serta memahami bahwa DPR adalah etalase yang selalu terbuka bagi penilaian publik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Fraksi PDIP DPR RI meminta agar tunjangan perumahan bagi anggota dewan, serta fasilitas lain yang dinilai melampaui kepatutan, dihentikan. "Semua itu akan menjadi pelajaran bagi kami ke depan," tutup Said.

(rir)