2 hours ago
1
Ashari bin Karsana, pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo di Kabupaten Pati yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati, melarikan diri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengutuk kekerasan seksual oleh Ashari bin Karsana, pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Pati, Jawa Tengah terhadap puluhan santriwati. Mafirion memandang peristiwa ini tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.
"Tindakan tersebut secara nyata melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan seksual," kata Mafirion dalam keterangan persnya pada Rabu (6/5/2026).
Mafirion mengungkit sebagian besar korban diduga merupakan anak di bawah umur. Sehingga hal ini menjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi dan undang-undang perlindungan anak.
"Kami mengecam kejahatan seksual ini. Negara wajib hadir secara aktif. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI sangat krusial dan tidak dapat ditunda lagi," kata Mafirion.
Mafirion mendesak LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI menempuh langkah proaktif menjangkau para korban tanpa harus menunggu laporan formal. Mafirion menyinggung pentingnya perlindungan identitas dan jaminan keamanan fisik guna mencegah terjadinya intimidasi atau reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.
"LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban, serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang. Koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus dilakukan agar proses peradilan benar-benar berpihak pada korban," ujar Mafirion.
Mafirion berikutnya mendorong Komnas HAM dan lembaga perlindungan anak lainnya untuk melakukan investigasi independen. Ia mengingatkan Komnas Perempuan dan KPAI wajib menjamin proses hukum berjalan transparan dan berperspektif perlindungan anak.
"Sekaligus mengeluarkan rekomendasi kebijakan guna mencegah kasus serupa terulang di lingkungan pendidikan keagamaan," ujar Mafirion.
Selain itu, Mafirion mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku demi memberikan rasa keadilan dan efek jera yang nyata. “Saya menuntut negara hadir secara nyata, cepat, dan terkoordinasi. Sebagai wakil rakyat, kami berdiri bersama para korban dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Tanpa keterlibatan aktif lembaga negara, korban akan terus berada dalam posisi rentan,” ucap Mafirion.
