5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan korporasi hingga pejabat tinggi dengan total potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Dalam beberapa waktu terakhir, Korps Adhyaksa mengungkap sederet perkara dengan nilai kerugian yang fantastis, mulai dari kasus izin timah, ekspor CPO atau minyak mentah, tata kelola minyak Pertamina, hingga yang terkini pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut rangkuman deretan kasus korupsi besar yang tengah ditangani Kejagung:
1. Korupsi Minyak PT Pertamina
Kejagung mengungkap tindak korupsi dalam tata kelola minyak dan produk di lingkungan PT Pertamina Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023.
Tujuh tersangka telah ditetapkan, terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.
Selanjutnya, pihak swasta mencakup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Penyidik menemukan adanya manipulasi dalam pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk pembelian BBM beroktan 92 yang kemudian diterima dalam kualitas Ron 90 ke bawah, serta mark-up harga angkut kilang sebesar 13-15 persen.
Kerugian bersumber dari beberapa komponen, yakni Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun; Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun; Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
Kemudian Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun. Sehingga total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.
2. Kasus CPO Wilmar Group
Dalam kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021-2022, Kejagung menyita Rp11,8 triliun dari lima anak usaha Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia.
"Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar Rp11.880.351.802.619," kata Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Sutikno dalam konferensi pers, Selasa (17/6).
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi minyak goreng sebelumnya. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp6 triliun, dan kerugian perekonomian negara Rp12,3 triliun.
Meski telah divonis lepas oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, Kejagung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dikarenakan terdapat dugaan vonis lepas tersebut dipicu adanya upaya suap terhadap majelis hakim.
3. Kasus Duta Palma Group
Kasus korupsi PT Duta Palma Group merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan terpidana Surya Darmadi. Kejagung telah menetapkan tujuh korporasi sebagai tersangka atas korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.
Lima perusahaan terlibat dalam korupsi lahan, yakni PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Dua lainnya, PT Darmex Plantations dan PT Asset Pasific, diduga terlibat dalam pencucian uang. Kejagung telah menyita total Rp6,8 triliun dari kasus ini.
"Kami mau sampaikan update terkait dengan berapa banyak uang yang sudah disita dari PT Duta Palma Group. Uang rupiah sebanyak Rp6.862.804.090. Jadi ada Rp6,8 triliun," kata Kapuspen Kejagung Harli Siregar.
