2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan kebijakan pencantuman label gizi berupa Nutri Level merupakan sebuah langkah awal untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) di masyarakat. Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan tersebut.
Direktorat Standarisasi Pangan BPOM, Sofhiani Dewi, mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menetapkan kebijakan yang lebih kuat seperti label peringatan di produk pangan kemasan. Menurut dia, penguatan kebijakan tersebut juga berpotensi terealisasi dalam waktu relatif cepat karena saat ini sudah ada payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
"Jadi nggak akan nunggu sampai tujuh tahun misalnya, tidak. Karena sekarang kita sudah ada payung hukum yaitu Undang-undang dan PP, berbeda dengan dulu yang belum ada payung hukum," kata Sofhiani dalam diskusi virtual yang digelar CISDI, beberapa waktu lalu.
la menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tingginya angka penyakit tidak menular (PTM), yang salah satunya dipicu oleh konsumsi GGL berlebih. Salah satu langkah awal dan strategis yang dilakukan saat ini adalah dengan menerbitkan kebijakan pencantuman Nutri Level, yang juga merupakan bentuk implementasi dari UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Sofhiani menekankan pemerintah tidak berpihak pada pelaku usaha, dan tetap mengutamakan kesehatan masyarakat. Namun menurut dia, dalam menerapkan sebuah kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan secara menyeluruh.
"Kalau dibilang kita cenderung berpihak ke pengusaha, tentu itu tidak begitu ya. Karena kalau kebijakannya langsung ketat, takutnya banyak pelaku usaha yang tidak bisa mengejar waktu untuk melakukan reformulasi, terus pabriknya kolaps dan muncul masalah ekonomi baru," kata dia.
Sofhiani menyebut melalui Nutri Level, pemerintah saat ini mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen dalam memilih pangan yang lebih sehat, diharapkan produsen akan menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar.
"Jika masyarakat semakin teredukasi dan mulai memilih produk yang lebih sehat, maka secara otomatis akan menjadi pertimbangan bagi produsen. Edukasi ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat," kata dia.
