Banyak Prestasi, KPK Akui Komitmen Antikorupsi Pemkab Bandung

1 day ago 6

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali mengukir sejumlah prestasi di bawah pemerintahan Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Kepala Inspektorat atau Inspektur Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu menyampaikan, berdasarkan capaian hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, nilai Kabupaten Bandung meningkat dari 92 persen pada tahun 2023, menjadi 93 persen pada 2024.

"Peningkatan penilaian MCP KPK menjadi 93 persen ini menempatkan Kabupaten Bandung sebagai salah satu yang terbaik di Provinsi Jawa Barat dalam komitmen pencegahan korupsi," kata Marlan Nirsyamsu dalam keterangan resmi di Soreang, Minggu (1/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prestasi berikutnya, raihan Sistem Penilaian Integritas (SPI) KPK Kabupaten Bandung naik dari peringkat keempat pada 2023) menjadi peringkat kedua pada 2024 dengan nilai 74,04. Tercatat, nilai SPI eksternal Kabupaten Bandung adalah 87,77, menjadi terbaik se-Jawa Barat dengan nilai rata-rata Jabar sebesar 69.

SPI adalah survei tahunan yang dilakukan KPK untuk mengukur Indeks Integritas Nasional (IIN). Tujuannya menilai risiko korupsi, integritas layanan publik, dan kualitas pelayanan di instansi pemerintah.

"Alhamdulillah Pemkab Bandung juga, saat ini berada di peringkat 2 terbaik se-Jawa Barat dalam Sistem Penilaian Integritas dari KPK. Ini menunjukkan meningkatnya budaya integritas di lingkungan birokrasi," tuturnya.

Predikat MCP KPK dan SPI terbaik kedua yang diraih Pemkab Bandung dari KPK ini, lanjut Marlan, merupakan bukti nyata dari komitmen Bupati Bandung Dadang Supriatna, dalam membangun sinergi, akuntabilitas dan penguatan peran Inspektorat Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan internal.

Kemudian, dalam program 100 hari kerja Bupati Bandung, langkah-langkah strategis penguatan tata kelola pemerintahan terus menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Prestasi Pemkab Bandung lainnya, adalah raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah dicapai sebanyak 9 kali berturut-turut. Raihan itu menjadi bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bandung yang mencapai Level 3, menandakan bahwa pengendalian internal telah berjalan efektif dan terdokumentasi dengan baik.

Marlan menambahkan, Indeks Manajemen Risiko (MR) dari Kementerian PAN-RB meningkat dari Level 2 pada 2023, menjadi Level 3 pada 2024. Menurutnya, hal ini mencerminkan pengelolaan risiko yang lebih sistematis dan berkelanjutan, didukung kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bandung yang juga berada pada Level 3.

Level tersebut menandakan, APIP mampu melakukan pengawasan yang independen, objektif, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi organisasi.

"Melalui transformasi pengawasan berbasis integritas, digitalisasi, dan manajemen risiko, Pemkab Bandung terus memperkuat pondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Marlan.

"Ini adalah bukti nyata bahwa visi Lebih Bedas bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya," pungkasnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Lifestyle | Syari | Usaha | Finance Research