1 week ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama RI (Menag), Prof Nasaruddin Umar menanggapi kemungkinan adanya perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadhan tahun ini. Jika terjadi perbedaan, ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan.
Nasaruddin menegaskan, Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.
“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan satu Ramadhan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/2/2026)
Nasaruddin berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah.
Dalam menetapkan awal Ramadhan sendiri, Kemenag akan menggelar Sidang Isbat pada Selasa (17/2/2026) sore ini. Ia menjelaskan, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri.
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, namun Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan.
“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” kata Nasaruddin.
Ia menambahkan, perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.
“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” jelasnya.
Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i.
