10 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri tengah mempercepat proses penghimpunan masukan publik sebagai dasar penyusunan rekomendasi pembenahan institusi kepolisian. Ketua Komisi, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa kerja komisi merupakan amanat langsung Presiden dan harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan.
“Komisi ini dibentuk karena reformasi Polri sudah berjalan, tetapi perlu dipacu. Presiden memberikan mandat langsung, dan mandat itu tidak bisa dinegosiasikan,” ujar Jimly usai menjadi pembicara kunci pada FGD Reformasi Polri di GREAT Institute, Jakarta, Jumat (28/11).
Ia menjelaskan, tahap pertama berfokus pada penyerapan aspirasi masyarakat, mulai dari publik umum, akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat, hingga internal Polri. Saat ini, puluhan ribu masukan telah masuk melalui kanal resmi.
Memasuki bulan kedua, komisi akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan lapangan. “Semua keputusan harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, bukan reaksi emosional. Masing-masing anggota harus menuliskan pikirannya berdasarkan data, fakta, dan saintifik serta berdebat keras dalam forum,” katanya.
Tahap ketiga akan memfinalisasi laporan untuk Presiden, termasuk kemungkinan revisi aturan, penyempurnaan kode etik, hingga usulan perubahan regulasi.
Jimly menyebut, fokus reformasi Polri disusun dalam tiga ranah utama: struktur organisasi dan kewenangan, penyempurnaan instrumen aturan dan SOP, serta pembenahan budaya kerja. “Pendekatan budaya penting, tetapi hasilnya jangka panjang. Karena itu, pembenahan struktural dan aturan harus dilakukan sekarang,” tegasnya.
Meski terdapat lima anggota dari unsur internal Polri, termasuk Kapolri, ia memastikan komisi tetap independen. “Kita harus mendengar apa yang terjadi dari dalam. Reformasi tidak bisa hanya dilihat dari luar,” kata Jimly. Komisi juga berkoordinasi langsung dengan Presiden untuk menjaga objektivitas.
Aspirasi publik masih terus dibuka hingga 9 Desember 2025. Jimly mengajak masyarakat menyampaikan masukan yang bersifat solutif dan dapat ditindaklanjuti. “Komisi ini bekerja untuk kepentingan bangsa. Dengan dialog publik yang luas dan kerja berbasis data, kami berharap lahir rekomendasi reformasi Polri yang substantif,” pungkasnya.
