2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia saat ini sedang memasuki sebuah tatanan baru dinamika global. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyampaikan, momentum itu menuntut Indonesia untuk mengambil peran dalam ikut merancang arah tatanan dunia.
"Dunia sedang memasuki sebuah tatanan baru. Mari kita sejenak mencerna kenyataan ini: tatanan dunia berikutnya telah berada di depan mata," kata Dino saat membuka Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/025).
Dino menuturkan, kendati tatanan dunia baru sudah berada di depan mata, tatanan dunia tidak akan sepenuhnya meninggalkan tatanan yang lama. Menurut dia, tatanan lama tetap harus dipertahankan, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), ASEAN, hingga NKRI.
"Saya menyebutnya next world order, bukan new world order, karena ia tidak sepenuhnya menggantikan tatanan lama. Banyak hal akan tetap ada dan harus tetap ada: PBB, Piagam PBB, Konvensi Jenewa, Konvensi Hukum Laut PBB, ASEAN, NKRI, serta jumlah negara di dunia yang tetap sekitar 200 negara," ucap Dino.
Mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menguraikan, setidaknya ada empat alasan utama yang membuat dunia kini beralih ke tatanan baru, yakni pergeseran distribusi kekuatan global, rapuhnya sistem berbasis aturan, dan melemahnya institusi multilateral. Selain itu, menurut Dino, arah dunia yang semakin melenceng.
Merujuk pada pergeseran distribusi kekuatan global, mantan wamenlu itu menyoroti jumlah negara yang menandatangani Piagam PBB pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, hanya berjumlah 51 negara. Namun pada 2025, jumlah anggota PBB meningkat hampir empat kali lipat menjadi 193 negara.
Dia menyampaikan, kekuatan ekonomi dunia pun berubah seiring tumbuhnya jumlah negara berpenghasilan menengah dan meningkatnya populasi kelas menengah global yang kini mencapai sekitar 4 miliar orang. Belum lagi, hadirnya organisasi baru BRICS yang menarik sejumlah negara untuk bergabung.
"Dari sisi ekonomi global, BRICS kini memiliki PDB gabungan berbasis PPP yang lebih besar dari G7, 40 persen berbanding 28 persen, dan kesenjangan itu akan terus melebar," jelas Dino.
Alasan kedua adalah melemahnya kepatuhan terhadap sistem berbasis aturan. Dino menyebut bahwa kepercayaan global terhadap penegakan hukum internasional berada pada titik terendah.
